INILAHCOM, Jakarta - Penerapan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu di bawah bendera PT Transjakarta telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.
"Ide pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dikelola pihak TransJakarta sudah dari 2015. Aku usulkan sistem Rp/mil," ujar Basuki saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/1/2017).
Ahok memastikan persoalan regulasi yang menjadi hambatan idenya tersebut belum dapat terlaksana.
Terkait hambatan regulasi juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andry Yansah. Harus direvisi dulu perdanya karena Transjakarta hanya mengelola transportasi darat.
"Dan waktu itu dirutnya juga pernah menghadap pak gubernur (pak ahok) agar konsentrasi dulu untuk membenahi transportasi darat. Apalagi nantinya seluruh trayek harus di bawah pengelolaan Transjakarta (berat maupun non berat)," terangnya.
Sementara itu, ide pengelolaan transportasi.laut Kepulauan Seribu oleh PT Transjakarta disambut baik pengamat maritim Laksda (Purn) Soleman B Ponto. Baginya, hal itu merupakan ide yang baik. "Itu sudah tepat," kata Ponto.
Pada Juni 2015 Ahok telah mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem pembayaran rupiah permil untuk angkutan laut kepada operator kapal laut tujuan ke Kepulauan Seribu.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan mengoperasikan kapal reguler ke Kepulauan Seribu untuk melayani warga masyarakat.
“Tujuan penerapan sistem tersebut untuk memperbaiki moda transportasi dari dan menuju Kepuluan Seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta, Jumat (19/6)
Pemprov DKI Jakarta tengah mencari payung hukum untuk menerapkan sistem pengoperasian kapal tersebut. “Kami lagi cari cara, semua kapal diatur menjadi seperti Transjakarta, kami lagi cari celah hukumnya,” sebut Ahok.
Saat ini pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka Pemprov DKI harus membuat BUMD untuk mengelolanya.
Sama seperti pengelolaan TransJakarta yang dialihkan dari Dishubtrans ke PT Transjakarta. Ke depannya, kata dia, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan.
Hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada penumpang. “Kami panggil operator bikin kapal yang bagus dan jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil. Makin banyak bawa penumpang, makin rugi bahan bakarnya. Jadi keamanannya terjaga, kalau sekarang makin banyak penumpang dapat duit lebih banyak,” kata Ahok, sapaan mantan Bupati Belitung Timur itu.
Dia mengaku mendapat laporan hanya satu dari 12 kapal milik Dishubtrans yang beroperasi. Sisanya, kapal tersebut mengalami perbaikan karena bocor. Akibatnya, warga yang akan ke atau dari Kepulauan Seribu menjadi kesulitan mencari moda transportasi alternatif.
“Semua kapal di-docking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa docking-nya bareng, kalau mau ke kakus bareng juga repot mau buang air besar. Sengaja supaya saya sewa kapal dari swasta kali,” kata Basuki. [rok]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar