INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan mengapa pihaknya menunggu hasil kajian hukum dari Kejaksaan Agung terkait jalan berbayar elektronik (electronic road pricing-ERP).
Anies menepis tudingan yang menyatakan ketidakjelasalan Pemprov DKI terkait belum dilaksanakannya ERP.
"Kenapa kita minta kepada Kejaksaan, karena justru supaya ada kepastian. Jangan sampai di kemudian hari kami nanti yang bermasalah," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/1/2019).
Dengan alasan tersebut lanjut Anies, pihaknya lebih memilih menunggu fatwa hukum dari Kejagung dibandingkan membuat keputusan meneruskan lelang ERP.
"Kalau saya malah menunggu fatwa dari Kejaksaan. Kita ingin sekali keputusan besar seperti ini adalah keputusan yang tata kelolanya itu benar. Nah ini yang ingin kita pastikan," ujarnya.
Sebelumnya dua peserta lelang yang akan menggarap ERP menyakam mundur. Dua peserta tersebut yaitu PT Q-FREE asal Norwegia dan Kapsch TrafficCom asal Swedia. Dengan mundurnya dua peserta lelang tersebut, maka hanya tinggal satu peserta lelang, yaitu PT Bali Towerindo Sentra Tbk. [ton]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar