INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyoroti sistem pelayanan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Mulai dari kamar fiktif, hingga dugaan adanya praktik percaloan dalam pengambilan nomor antrian saat akan berobat.
"Di sini sudah terjadi, datang dari jam 5 subuh, mau mendaftar mengantri kamar melalui BPJS. Kenyataan yang ada di jam 5 pagi sudah nomor urut 35," ujar Pras panggilan akrab Prasetio, di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/8/2016).
Dari salah satu pengakuan pasien, Pras mendapati bahwa banyak calon pasien yang harus membayar sejumlah uang untuk dapat nomor antrian untuk angka kecil.
"Ini ada ibu punya nomor 35, nomor 1 sampai 34 kemana. Ada calonya. Kira-kira bayar Rp 50.000 dapat nomor enam. Ngantri obat juga susah. Lama layanannya," katanya.
Pras bahkan dengan jelas menggambarkan sosok calon yang berkeliaran di salah satu RSUD Jakarta. "Memang ada calonya berawakan ambon pendek besar. Kejadiannya hari ini," jelas dia.
Pras menyayangkan kejadian ini dan berjanji bakal memanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI untuk menjelaskan kejadian tersebut.
Lain lagi soal kamar fiktif. Pras menyebut banyak RSUD yang menolak pasien BPJS dengan alasan kamar penuh. Jika mau dapat kamar, maka pasien harus membayar uang ke pihak rumah sakit.
"Saya mendapati laporan adanya pasien BPJS Kesehatan yang kesulitan mendapatkan kamar di RSUD Tarakan. Kemudian saya sidak langsung dan ternyata memang terjadi," tandasnya.[ris]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar