INILAHCOM, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Mimah Susanty mengaku pihaknya sangat sulit mengatur tim sukses maupun simpatisan calon gubernur dan wakil gubernur untuk kerja sama agar tidak ada pelanggaran dalam pilkada 15 Februari 2017.
"Yang paling sulit diatur itu tim sukses dan simpatisan. Mereka sering mengabaikan aturan pilkada," Kata Mimah di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Ia berharap ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melakukan komunikasi yang intensif dengan tim suksesnya dan memberikan pendidikan politik kepada tim tersebut.
"Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memberikan pendidikan politik kepada tim sukses, simpatisan maupun masyarakat secara umum," ujarnya.
Menurut dia, tim kampanye, relawan dan termasuk media sosial yang melakukan kampanye harus segera didaftarkan ke KPU. Karena, dengan terdaftarnya semua tim yang terlibat pada pilkada ini memudahkan Bawaslu melakukan kontrol dan bisa meminimalkan pelanggan pilkada.
Adapun pasangan calon gubernur DKI Jakarta, yakni nomor urut pertama Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, kedua Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat dan ketiga Anies Baswedan-Sandiago Uno.
"Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran pilkada dan kita sudah melakukan koordinasi dengan pasangan calon, KPU, Kepolisian dan pihak terkait lainnya," ujarnya.
Ia mengajak semua tim sukses, relawaan serta simpatisan dan pasangan calon untuk mematuhi aturan-aturan pilkada agar melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk DKI Jakarta lima tahun yang akan datang.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI diharapkan berperan aktif mensosialisasikan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.[tar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar