INILAHCOM, Jakarta - Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) didesak untuk menurunkan personelnya untuk mengusut pungli di UPT Hiperkes Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi DKI Jakarta.
Hal ini diutarakan oleh Koordinator Center Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi. "Pungutannya kepada setiap perusahaan mencapai ratusan juta, enak benar. Kalau ada seribu perusahaan setiap tahun yang diperiksa berapa miliar yang bisa diraup (oknum pejabat Disnaker DKI)," ujarnya, Rabu (26/10/2016).
Uchok mengungkap, sejumlah bentuk pungli sudah lama berlangsung di Hiperkes DKI Jakarta. Bahkan dilakukan dengan berbagai modus seperti perusahaan yang melakukan test dan pengujian alat kesehatan setiap perusahaan yang ada di DKI maupun di luar DKI Jakarta.
Ia mencontohkan, pelaksanaan uji lingkungan kerja yang telah dilaksanakan pekerjaan dengan pihak ketiga seperti anak PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero, PT PEGASOL. Untuk melakukan analisa data sampel dan risk asessment, PEGASOL harus merogoh uang hingga Rp403.605.000.
"Kemana itu dana puluhan miliar rupiah itu?" tanya fia.
Ia menduga semua dana yang ditarik dari perusahaan-perusahaan masuk ke kantong pribadi oknum pejabat di UPT Hiperkes dan di Disnakertrans DKI Jakarta.
"Kita harapkan Saber Pungli pimpinan (Komjen) Dwi Prayitno segera mengusut kemana kutipan dana dari perusahaan itu. Kutipan itu juga diluar kewajaran," katanya.
Bahkan pelatihan Hiperkes bagi dokter dan paramedic serta lainnya dilakukan dengan memungut biaya langsung oleh petugas Hiperkes. Harga biaya pelatihan itu mulai dari Rp2 juta - Rp4 juta per orang.
Uchok juga mempertanyakan tenaga pengajar dan narasumber dalam pelatihan yang dibiayai APBD yang mengajar PNS tetapi tanda terima honor nama orang lain. Hal itu dinilai sebagai cara pejabat untuk melakukan pungli secara berjemaah. [ton]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar