INILAHCOM, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono membantah surat panggilan yang dilayangkan kepada Sekjen FPI Munarman dan Ratna Sarumpaet terkait penghinaan penguasa, tidak jelas.
"Sudah jelas. Tidak ada beda dengan form panggilan tidak beda dengan form panggilan lain yang ditetapkan polri," kata Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11/2016).
Ia menjelaskan isi surat panggilan sudah sangat jelas. Tentang perkara, siapa terlapor dan kapasitas pemanggilan.
"Dasar panggilan ada, dasar laporan fisik juga ada, dipangil dalam kapasitas apa juga ada. Dan itu panggilan sebagai saksi. Tentunya dikembangkan sebagai saksi adalah upaya penyidik membuat terang suatu pidana jadi apa yang dilihat apa yang diketahui didengar dirasakan saksi itu yang ditanyakan dan tidak ada hal signifikan, ini kan sbagai saksi saja," jelas Awi.
Sebelumnya sejumlah saksi yang dipanggil Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan penguasa menolak memenuhi panggilan. Diantaranya Sekjen FPI Munarman dan Ratna Sarumpaet. Alasannya karena isi surat panggilan tidak jelas.
Kuasa hukum Sekjen FPI Munarman, Kapitra Ampera mengatakan kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Polda karena surat panggilan yang dilayangkan dianggap kurang jelas.
"Saya koordinator lapangan advokat Munarman, yang hari ini dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan penistaan penguasa. Tapi dalam surat pemanggilan tidak dijelaskan siapa tersangkanya. Pak Munarman hari ini tidak bisa hadir memenuhi panggilan itu karena ada kegiatan yang sulit ditinggalkan. Kedua belum sempat berkonsultasi dengan advokat," katanya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11/2016).
Imam Besar FPI Habib Rizieq dan Sekjen FPI Munarman akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan musisi Ahmad Dhani kala orasi di demo 411.
Selain Rizieq dan Munarman disebutnya ada total delapan orang yang diperiksa. Belakangan beredar surat panggilan dari Polda untuk Ratna Sarumpaet dan pengacara Eggy Sudjana. [fad]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar