INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jakarta Saefullah menegaskan, dengan sistem triple password, APBD Pemerintah Provinsi Jakarta akan terproteksi sehingga kemungkinan untuk diubah-ubah untuk tujuan jahat sangat kecil.
Sistem ini dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
"Mengubah enggak bisa, kalau dia berubah itu ada waktu mengubah, tidak bisa. Misalnya sudah masuk nih, karena saya punya password, saya ubah sendiri, enggak bisa. Gubernur juga enggak bisa mengubah sendiri," kata Saefullah, Selasa (25/4/2017).
Sistem tersebut semata-mata dibuat dengan tujuan untuk menghindari korupsi anggaran. Sistem tersebut dikunci dengan password bersama lembaga BPK dan KPK. Dengan demikian, apapun program yang dibuat akan diketahui BPK dan KPK.
"Nanti keluarnya kelihatan atas usul siapa menggunakan password siapa, siapa yang melakukan , kapan sampai jamnya juga kelihatan, semuanya diawasi KPK," tandasnya. [ton]
Selasa, 25 April 2017
Anggaran Pemprov DKI Dipastikan Diawasi KPK
Anggaran Pemprov DKI Dipastikan Diawasi KPK

Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar