INILAHCOM, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta agar eksekutif khususnya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) melakukan pendataan dan penilaian secara menyeluruh seluruh aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal tersebut menyusul kembali disorotinya pengelolaan aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI tahun 2016.
"Kami menyarankan agar mendata ulang seluruh aset yang dimiliki DKI. Kalau perlu lakukan penilaian ulang juga kepada seluruh aset yang ada," ujar Prabowo Soenirman, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Prabowo menganggap wajar masalah aset masih menjadi sorotan khusus BPK mengingat baru terbentuknya BPAD DKI, setelah dipisahkan dari Badan Pengelola Keuangan.
"Tapi saya menyarankan agar semangat untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap menjadi misi utama. Karena ini memang harus kita perbaiki," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Syarifuddin enggan mengomentari soal pengelolaan aset yang telah dilakukan sebelum dirinya mendengarkan langsung keterangan BPAD.
"Kita akan panggil dulu BPAD, karena kita perlu mendengarkan keterangan soal bagaimana penanganan aset tersebut," tandasnya.[jat]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar