INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pagi ini, Jumat (1/9/2017) langit Jakarta dan sekitarnya kembali akan diselimuti oleh awan.
Dari situs resminya BMKG menulis, untuk daerah Tangerang pagi ini akan diselimuti awan tebal. Dari seluruh Jabodetabek hanya Bogor yang akan cerah berawan.
Pada siang harinya, cuaca tidak banyak berubah. Langit seluruh Kota Jakarta akan masih akan cerah berawan. Hanya di daerah Bogor yang diprediksi akan terjadi hujan lokal.
Malam harinya cuaca di langit Jabodetabek diprakirakan tidak akan berubah drastis. Langit Jakarta dan sekitarnya tetap masih akan ditutupi oleh awan. Sebagian bahkan akan dipayungi awan tebal seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok dan Bogor. [hpy]
Kamis, 31 Agustus 2017
Pagi Ini Awan Kembali Payungi Jabodetabek
Muannas Laporkan Akun Jonru Ginting ke Polisi
INILAHCOM, Jakarta - Advokat Muannas Al Aidid akhirnya melaporkan Penggiat media sosial, Jonru Ginting ke Polda Metro Jaya hari ini, Kamis (31/8).
Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus Tertanggal 31 Agustus 2017, akun Jonru Ginting resmi dilaporkan karena postingannya pada Maret-Agustus 2017 mengandung provokatif dan dapat membahayakan keutuhan bangsa.
Muannas mengatakan, langkah ini dilakukannya karena akun tersebut sering mempertentangkan dan mendikotomikan antara muslim dan non muslim.
Selain itu postingan Junro mempertajam sentimen individu dan etnis tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Jadi jelas ini bukan kritik, tapi sudah menyinggung SARA dan tindakan itu menurut hukum dilarang berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan haruslah dinilai sebagai bentuk menyebarkan informasi secara tanpa hak menyebarkan kebencian (hate speech)," kata Muannas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Dia mencontohkan dalam akun tersebut banyak membahas soal isu-isu terbaru yang dikemas dengan tuduhan yang tak disertai dengan bukti.
Salah satunya soal tidak jelasnya asal-usul Presiden Jokowi serta tuduhan adanya sogokan uang kepada Nahdlatul Ulama (NU) sebesar Rp1,5 triliun dalam memuluskan perppu ormas.
Muannas mengatakan, dengan postingan itu diduga ada upaya menggiring opini publik bahwa seolah-olah membangun perseteruan antara agama dan etnis tertentu. "Padahal tidak ada. Berbahaya kalau ini dibiarkan karena dapat menimbulkan keresahan dan adu domba ditengah masyarakat," jelasnya.
Untuk itu dia berharap pihak kepolisian bisa memprosesnya sesuai dengan Undang-undang (UU) ITE.
"Saya harap polisi segera bekerja menindaklanjuti ini, tidak ada alasan menunggu laporan dan sebagainya," imbuhnya.[jat]
Idul Adha, Transjakarta Beroperasi Lebih Siang
INILAHCOM, Jakarta - Selama libur Idul Adha, Jumat (1/9/2017) besok, Transjakarta dipastikan akan mulai beroperasi lebih siang dari hari normal.
Perubahan waktu mulai beroperasinya bus TransJakarta ini dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan kesempatan kepada pengemudi dan awak bus untuk menunaikan Salat Ied.
"Melalui penyesuaian waktu operasional, TransTakarta mulai beroperasi mulai pukul 09.00 WIB pada 1 September 2017," kata Menurut Direktur PT TransJakarta, Budi Kaliwono, Kamis (31/8/2017).
Selain perubahan waktu operasional bus, PT TransJakarta juga akan menambah jumlah armada bus-bus menuju lokasi wisata. Bus TransJakarta khusus wisata mulai beroperasi sejak pukul 13.00 WIB hingga 19.00 WIB.
Dengan adanya penambahan armada bus wisata ini, diharapkan masyarakat termasuk wisatawan asing dapat menikmati perjalanan mengelilingi Jakarta dengan nyaman
Apalagi, Bus TransJakarta wisata melayani enam rute untuk mengunjungi destinasi wisata berkonsep sejarah hingga ruang terbuka hijau.
Seperti History of Jakarta (Masjid Istiqlal-Kota Tua), Jakarta Modern (Masjid Istiqlal-Bundaran HI), Art & Culinary (Masjid Istiqlal-Kota Tua via pecenongan), Jakarta Skycraper (Masjid Istiqlal-Bundara Senayan), Jakarta Open Space (Balaikota-RPTRA Kalijodo), serta Cagar Budaya (Masjid Istiqlal-Tanjung Priok).
Budi mengatakan, diprediksi jumlah penumpang mengalami peningkatan, sebab libur nasional Idul Adha juga dibarengi dengan dua hari libur akhir pekan. [ton]
Jaga Wibawa Dewan, BK DPRD Perketat Kedisiplinan
INILAHCOM, Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan merevisi kode etik anggota dewan untuk memperketat kedisiplinan, khususnya soal kehadiran (presensi).
Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengatakan, tidak membutuhkan waktu lama untuk merevisi kode etik ini.
"Kami ada revisi sedikit tentang kode etik. Tinggal menunggu pembahasan tata tertib. Setelah itu selesai," ujarnya Gedung Dewan, Kamis (31/8/2017).
Nasrullah menjelaskan, pada prinsipnya, BK DPRD DKI Jakarta sebagai pelaksana pengawasan kinerja anggota dewan memiliki fungsi preventif. Tingkat kehadiran anggota dalam hal ini erat kaitannya dengan kewibawaan dewan.
"Kami lebih kepada pencegahan. Misalnya kekuranghadiran dalam paripurna, kami tegur supaya jangan berlarut-larut," katanya.
Selama ini pihaknya juga selalu mengevaluasi tingkat kehadiran anggota dewan setiap enam bulan sekali. Anggota dewan yang tingkat kehadirannya rendah, terutama pada saat sidang paripurna akan terkena teguran.
"Tiga kali kami beri peringatan lewat fraksinya, secara pribadi juga," tandasnya. [ton]
Warga Diimbau Perhatikan Fisik Hewan Kurban
INILAHCOM, Jakarta - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Darjamuni menghimbau warga untuk teliti sebelum membeli hewan kurban.
Setelah berkoordinasi dengan Masjelis Ulama Indonesia (MUI), KPKP menyebut ada dua kategori yang diperhatikan sebelum membeli atau mengurbankan hewan. Pertama terkait umur dan kesehatan hewan tersebut.
"Kami kerjasama dengan MUI, (syaratnya) bukan hanya sehat tapi memenuhi persyaratan kaidah Islam. Dia harus cukup umur dan tidak cacat," ujar Darjamuni di Balaikota, Kamis (31/8/2017).
Lebih jelasnya, kata Darjamuni, hewan kurban tak boleh cacat, misalnya kakinya pincang.
"Sementara terkait umur untuk Unta genap lima tahun, sapi dua tahun, kambing satu tahun, dan domba enam bulan," ungkapnya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa 107.344 ekor hewan kurban di DKI Jakarta.
Dengan rincian hewan kurban yang telah diperiksa adalah 27.393 ekor sapi, 1.014 kerbau, 73.490 kambing, dan 5.447 ekor domba. Dari semua hewan yang telah diperiksa tercatat 299 ekor menderita sakit dan 17 ekor yang cacat. [ton]
Stasiun Pasar Senen Berangkatkan 19.300 Warga DKI
INILAHCOM, Jakarta - Kepala Stasiun Pasar Senen, Dedi Kristanto, mengatakan ada sekitar 19.300 penumpang yang berangkat ke luar Jakarta melalui Stasiun Senen jelang liburan hari raya Idul Adha 1438 Hijriah.
"Jumlah penumpang hari ini sebanyak 19.300-an," kata Dedi, saat dikonfirmasi Kamis (31/8/2017).
Dedi menuturkan, belasan ribu penumpang itu diberangkatkan menggunakan 24 kereta api reguler dan dua kereta tambahan. "Mulai Minggu kemarin semua KA rata-rata habis terjual," tutupnya.[jat]
Istiqlal Pastikan Soal Kehadiran Pejabat Besok
INILAHCOM, Jakarta - Kepala Bagian Protokoler dan Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah mengatakan hingga saat pihak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ataupun pejabat lainnya belum terkonfirmasi bakal melaksanakan salat Ied di Istiqlal.
"Belum ada konfirmasi ke kami mas," ucap Abu, Kamis (31/8/2017).
Kendati demikian, pihaknya telah mempersiapkan apabila ada pejabat yang akan melaksanaka Solat Ied menyambut perayaan Idul Adha 1438 Hijriah di Istiqlal.
"Kita sudah siap soalnya pejabat-pejabat kan biasanya kaget datang," ujarnya.
Di samping itu pihaknya pun telah mengecek kondisi listrik, mesin air, pengeras suara, dan menyiapkan pembatas untuk laki-laki dan perempuan saat melakukan Solat Ied di lingkungan Masjid Istiqlal.[jat]
Polisi Buru Pembuat Video Nasi Plastik
INILAHCOM, Jakarta - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan akan mencari pelaku penyebar video yang ramai di grup Whasapp nasi bola yang mengadung plastik.
Suyudi menjelaskan jika tidak ada bola nasi plastik yang di jual di rumah makan Padang yang ramai di video grup Whatsapp tersebut.
"Tidak ada bola nasi plastik yang disebar di grup Whatsapp, kita juga belum temui pelaku pembuat video tersebut, saat ini masih dalam penyidikan," kata Suyudi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Dia menyebutkan jika Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) sudah menyampaikan nasi di RM padang Mini Jayq tidak mengandung plastik, karena telah dicek dengan pengujian laboratorium.
" Polisi sudah dapat informasi jika hasil nasi tersebut murni mengandung beras asli dan tidak ada plastik," jelasnya.
Untuk diketahui pemilik RM Padang Mini yakni Adnin Ariwibowo melaporkan penyebar video nasi bola plastik kepada Polres Jakarta Pusat.Karena telah mencemarkan nama baik rumah makannya. [ton]
Soal Gaji 'Pak Ogah' Kadin Juga 'Angkat Tangan'
INILAHCOM, Jakarta - Rencana Dirlantas mencari donatur untuk menggaji 'pak Ogah' kembali menemui jalan buntu.
Setelah Pemprov DKI menolak membayar gaji 'pak ogah' yang bertugas membantu mengatur lalu lintas, kini giliran Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta ikut keberatan.
"Kadin ini kan organisasi pengusaha tapi kan ini nirlaba. Kalau kami diminta ya kami anggarannya darimana juga menggaji itu," kata Ketua Kadin Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi, Kamis (31/8/2017).
Sarman juga membantah kabar Kadin sudah melakukan pertemuan dengan Dirlantas, bahkan sudah sepakat.
"Ada statement dari dirlantas bahwa sudah pernah ketemu. Kami sampaikan kita belum pernah ketemu belum pernah membicarakan itu apalagi sampai MoU," ungkapnya mengklarifikasi.
Sarman justru menilai, Pemprov-lah yang paling pas untuk mengakomodir persoalan 'pak ogah' agar bisa membantu mengatur lalu lintas.
"Sebenarnya ini kan bagian dari pelayanan masyarakat. Seharusnya digaji oleh pemerintah dong. Kan sama saja dengan pasukan oranye kan. Seharusnya kan dianggarkan ke APBD," ungkapnya.
"Ini kan jangka panjang dan bagian dari pelayanan masyarakat, ya pemda lah paling cocok," sambungnya.
Soal kemungkinan gaji 'pak ogah' akan dibayar oleh perusahaan disekitar 'pak ogah' tersebut beroperasi, Sarman tak bisa memastikan.
"Kalau itu kan tergantung kepada perusahaannya. Mungkin bisa langsung ke perusahaannya. Tapi saya rasa juga perlu suatu komunikasi ke perusahaan itu," tandasnya.[jat]
Ini Agenda Djarot Saat Idul Adha
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jumat (1/8) besok.
"Kan Pak Jokowi di Sukabumi, saya di Istiqlal," katanya di Balaikota, Kamis (31/8/2017).
Setelah salat ied, Djarot berencana meninjau proses penyembelihan hewan dibeberapa titik. Namun, Djarot tidak akan ikut berkurban di Masjid Istiqlal. Dia lebih memilih menyebar beberapa hewan kurbanya.
"Jumlahnya tidak usah disebutlah. Tapi ada disini (Jakarta), Blitar, dan disekolah anak juga," ungkapnya.[jat]
H-1 Idul Adha, Baru Ada 5 Sapi Di Istiqlal
INILAHCOM, Jakarta - Jelang Hari Raya Idul Adha, Masjid Istiqlal telah menerima sejumlah hewan kurban guna disalurkan kepada masyarakat jelang pada Jumat 1 September 2017.
"Sampai hari ini baru adi ada 5 ekor sapi sama 2 ekor kambing," kata Kepala Bagian Protokoler dan Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, Kamis (31/8/2017).
Kendati demikian, sumbangan hewan di atas masih terus bertambah lantaran hari ini pihaknya bakal membeli hewan kurban dari uang yang telah disumbangkan oleh sejumlah jamaah.
"Itu sumbangan (5 ekor sapi dan 2 ekor kambing) dalam bentuk hewan, sedangkan ada yang menyerahkan dalm bentuk uang tunai maupun transfer. Baru haru ini kami akan belikan, mungkin nanti ada sekitar 15 ekoran lah," tuturnya. [rok]
Rabu, 30 Agustus 2017
Lulung Dorong Terbitnya Perda Soal Reklamasi
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mendorong segera diterbitkannya aturan tentang reklamasi di pantai utara Jakarta.
Hal itu menyusul terbitnya Hak Guna Bangunan HGB untuk Pulau D sementara izin reklamasi sudah disetop sementara oleh kementerian.
"Kenapa, supaya nantinya ke depan yang namanya khalayak kan dimana-mana rakyat itu dikelola negara dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/8/2017).
Lulung mewanti-wanti, jika tidak ada aturan yang mengatur, bisa merugikan kepentingan warga Jakarta.
"Kalau gak ada perda yang menyangkut khalayak masyarakat, ini sama saja kita memberikan pelaku usaha terjun bebas," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Lulung bakal meminta agenda rapat untuk membahas aturan reklamasi yang sempat berhenti.
"Agar asumsi gak beda dengan rakyat saya ajak rakyat nih kita harus tetap mengesahkan peraturan daerah," tandasnya. [rok]
Pagi Ini Awan Selimuti Langit Jabodetabek
INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lewat situs resminya memprakirakan pagi ini langit Jakarta dan sekitarnya akan diselimuti oleh awan. Hanya di daerah Kepulauyan Seribu yang akan ditutupi awan tebal.
Pada siang harinya, cuaca tidak banyak berubah. Langit seluruh Kota Jakarta akan masih akan cerah berawan. Hanya di Tangerang, Depok, Bekasi yang akan terjadi hujan lokal dan hujan ringan.
Malam harinya cuaca akan kembali membaik di daerah yang siang harinya dibasahi hujan ringan dan hujan lokal. Cuaca Jabodetabek pada sore nanti diprakirakan akan cerah berawan. [hpy]
Korban Warnaget, Nih Jurus Lulung Menangkisnya
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana bercerita soal pengalaman 'pahitnya' didunia maya. Hal itu diungkapkan Lulung terkait maraknya pemberitaan terkait saracen, bisnis berita bohong dan ujaran kebencian.
Masih ingat saat Lulung salah sebut terkait UPS menjadi USB saat ramai 'anggaran siluman' dalam APBD DKI yang akhirnya jadi trending dijagat maya.
"Ditanya (waktu itu) Pak haji gimana soal UPS. Gue ga ngerti USB yah. Sampai saya di meme-kan terus terkenal waktu itu," kata Lulung di DPRD DKI, Rabu (30/8/2017).
Lulung mengakui jika dirinya gaptek apalagi soal dunia maya. Namun dari kasus tersebut, meski sekedar candaan, Lulung merasa dirugikan atas trendingnya salah ucapnya tersebut.
"Tetapi dari persoalan internal keluarga saya merasa dirugikan seorang suami dan ayahnya di meme-kan, Bagus sekali kan, patung pancoran dipanggil saya katanya hilang." ungkapnya geleng-geleng.
Namun, Lulung mengaku ikhlas dan memaafkan semua hatersnya kala itu. Dia-pun mendapat hikmah penting dari kejadian tersebut.
"Dari situlah terjadi interaksi sy dgn keluarga. Papa bikin twitter deh. Kemudian saya langsung reflek saya harus menguasai diri saya dulu karena itu kan hujatan. Saya coba bersabar karena memean itu dinamis," bebernya.
"Sekarang jadi kebiasaan orang nyerang apa aja ya biasa aja. Sampai terakhir di masalah penegakan hukum," tandasnya.[jat]
Lulung: Djarot Harus Selesaikan RPJMD Jokowi-Ahok
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meminta keseriusan Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat terkait RPTRA.
Sebab, program penghijauan serta lahan bermain anak ini merupakan salah satu unggulan Ahok-Djarot.
"Djarot harus menyelesaikan RPJMD Pak Jokowi dan Ahok. Harus terlealisasi angka maksimal," katanya di Gedung Dewan, Rabu (30/8/2017).
Alasan wali kota tak sanggup menganggarkan anggaran RPTRA disisa masa anggaran 2017 ini dianggap Lulung tak lebih dari cari alasan saja.
"Memang gak ada kesiapan wali kota melaksanakan RPTRA itu," ungkapnya.
Dari lima wali kota yang ada di Jakarta, hanya Jakarta Barat yang siap menganggarkan kembali anggaran RPTRA. Sisanya akan mencari aset Pemprov yang terbengkalai untuk dijadikan RPTRA tanpa harus membeli lahan.[jat]
Lulung Minta Rencana Pemprov untuk Pasar
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana mengkritik Biro Perekonomian DKI Jakarta soal rencana induk perpasaran di Ibu Kota.
Selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Lulung tidak melihat keseriusan Biro Perekonomian
"Padahal kita punya cita-cita dengan Raperda yang baru ini rakyat khususnya pengusaha kecil bisa lebih sejahtera," ujarnya di Gedung DPRD, Rabu (30/8/2017).
Dalam draf Raperda Perpasaran yang diusulkan eksekutif, Lulung tak yakin jika rencana tersebut tidak tepat sasaran.
"Saya minta ini jangan berbentuk nomenklatur saja, tetapi implementasinya juga," ungkapnya.
Diantaranya mengatur mengenai penyediaan pasokan dan pendistribusian, serta tata ruang mengenai ketentuan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern.
Kepala Bagian Perdagangan Biro Perekonomian DKI, Didik Djoenaedi berjanji bakal merealisasikan penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, dan fasilitas yang harus diberikan pelaku usaha besar.
"Jadi pemohon yang akan mengusulkan izin dalam perpasaran harus melalui kajian sosial. Hal tersebut akan ditangani SKPD yang berhubungan dengan perdagangan," tandasnya.[jat]
Djarot Angkat Tangan Soal Polisi Rekrut 'Pak Ogah'
INILAHCOM, Jakarta - Rencana Polda Metro Jaya merekrut Pak Ogah untuk menjadi relawan nampaknya belum bisa menjadi kenyataan. Pasalnya Pemprov DKI tidak bisa memberikan bantuan untuk relawan tersebut.
"Saya sudah terima suratnya (dari Dirlantas). Anggarannya dari mana, di APBD nggak ada. Gitu lho. Jadi dari mana anggarannya? Kan nggak mungkin," kata Djarot di Jakarta Barat, Rabu (30/8/2017).
Mantan Wali Kota Blitar itu pun tak punya solusi terkait masalah upah Supeltas. Terlebih, dia pernah mengimbau agar Dirlantas Polda Metro Jaya memakai Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang jelas-jelas di bawah naungan Pemprov DKI.
"Kalau nggak dari APBD dari mana duitnya? Kadishub? Kalau misalnya hibah kan masuk ke APBD juga," paparnya.[jat]
Polisi Tembak Pemerkosa Wanita di Depok
INILAHCOM, Jakarta - Polisi terpaksa menembak kaki pelaku pemerkosaan terhadap perempuan di Depok karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap.
Tersangka bernama Baihazi Sakom alias Boy (34) akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Cilebut, Bogor pada Rabu (30/8/2017) dini hari setelah dilumpuhkan timah panas di bagian kaki kirinya.
"Yang bersangkutan sempat berupaya kabur sehingga terpaksa kita ambil tindakan tegas," ujar Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Putu Kholis.
Kepada polisi, tersangka mengaku mengetahui daerah rumah korban lantaran pernah mengerjakan mesin air di rumah yang lokasinya tak jauh dari rumah korban.
"Pelaku ini melihat rumah yang diincarnya ini lampunya sering menyala pada siang hari. Dari situ ia berkesimpulan itu rumah kosong," tambahnya.
Putu menjelaskan, pelaku memang spesialis pencuri rumah kosong. Karena itu ketika melihat lampu teras dalam keadaan menyala, maka ia beranggapan rumah korban sedang kosong.
Baca: Inilah Sketsa Wajah Pemerkosa di Depok
Pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela rumah korban dan ketika melihat korban, pelaku langsung mengancam untuk tidak berteriak. Seketika itu juga, korban diikat dan diperkosa.
Selain memerkosa korban, pelaku juga mengambil harta benda korban berupa dua handphone dan jam tangan serta uang tunai senilai Rp1 juta milik korban.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dua pasal yakni Pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. [ton]
DKI Jamin Kualitas Hewan Kurban
INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjamin hewan kurban yang beredar di wilayah Jakarta telah melalui proses pemeriksaan kesehatan.
"Ada jaminan itu, karena apa? Karena kami telah melakukan koordinasi dengan daerah pemasok ternak. Agar ternak yang didatangkan ke Jakarta disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dokter hewan berwenang di daerah asal,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI, Darjamuni , Rabu (30/8/2017).
Ia menganjurkan, panitia kurban agar membeli hewan kurban di tempat penampungan atau penjualan hewan antara lain di kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) seperti pasar ternak Cakung dan RPH Pulogadung, Jakarta Timur.
“Selian itu di tempat-tempat penampungan yang telah diperiksa dan diberi tanda stiker. Karena hewan-hewan tersebut telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban, antara lain, sehat, tidak kurus, tidak cacat, cukup umur dan berjenis kelamin jantan,” ujarnya.
Bagi penyelenggara kegiatan pemotongan hewan kurban di wilayah DKI Jakarta, diminta menyiapkan sarana penampungan, pemotongan dan tempat-tempat pembagian daging yang memadai.
Sementara untuk harga hewan kurban bervariasi tergantung dari pada besar kecilnya ternak. Namun, perkiraan harga kambing atau domba berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor. Sedangkan harga sapi berkisar antara Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram berat hidup.[jat]
Persoalan PMKS Semakin Berat, Djarot Minta Bantuan
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapati banyaknya pengemis dan gelandangan serta penyakit masyarakat yang datang dari luar Jakarta.
Djarot berencana membangun tempat penampungan khusus seperti panti sosial serta rumah sakit jiwa.
"Sebetulnya kita bangun tiga panti ini kapasitas 1.700 maksimal. Sekarang sudah terisi 3.000 artinya banyak banget," kata Djarot di Balaikota, Rabu (30/8/2017).
"Hampir 3000 itu 75 persen lebih itu luar kota. Sisanya Jakarta," sambungnya.
Djarot juga meminta bantuan pemeritnah pusat untuk mengatasi persoalan PMKS (Penyakit Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial) yang ada di Jakarta. Bagaimanapun juga, pemerintah pusat berada tepat di jantung kota Jakarta.
"Untuk bisa juga membangun rumah sakit jiwa bisa yang terintegrasi dengan panti laras. Karena sebagian besar yang masuk ini dari luar kota," tandasnya. [rok]
Selasa, 29 Agustus 2017
Kapolda Ancam Pecat Anggota yang Terlibat Narkoba
INILAHCOM, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz mengaku tidak akan segan memecat anggotanya yang terlibat kasus narkoba.
"Anggota yang berbuat pelanggaran seperti terjadi dengan beberapa anggota yang terkena narkoba yang semalam di Jakarta Pusat, kita akan tindak dan dipecat dari polri," kata Idham di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Seperti diketahui, seorang anggota polisi yakni Aiptu Herman yang bertugas di polsek Regasdengklok, ditangkap Polres Metro Bekasi Sabtu (26/8/2017) lalu, karena menjadi pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu.
Selain itu, delapan anggota polsek Regasdengklok lainnya juga positif narkoba. [ton]
PKS Sebut Djarot Tak Tahu Anggaran RPTRA Dihapus
INILAHCOM, Jakarta - DPRD DKI mengaku terkejut dengan temuan terkait tarik ulur program RPTRA yang sempat dihapus oleh Pemprov DKI.
Usut punya usut, Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Tubagus Arif menyebut bahwa Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat tidak diberitahu bawahannya kalau anggaran RPTRA dihapus di APBD-P 2017.
"Kami klarifikasi Pak Djarot bahwa ada tim sinkronisasi, pas kami cek ada usulan tim sinkronisasi ternyata Pak Djarot sendiri tidak tahu menahu masalah ini," katanya, Rabu (30/8/2017).
Padahal, pembangunan RPTRA merupakan program unggulan Ahok-Djarot selama memimpin di Jakarta.
"Harusnya jadi kebanggaan bagi Pak Djarot yang targetnya menyelesaikan RPTRA di 295 titik di Jakarta," ungkapnya.
Dia pun meminta agar Djarot tak segan melakukan penyelidikan kepada para bawahnnya. Sebab, anggaran RPTRA sudah sejak awal dihapus.
"Kita lihat siapa yg mematikan? Karena yang berhak mengurangi itu kan di forum banggar. Nah kami liat bukan di banggar sudah dinolkan. Itu memang usulan dari awal," tandasnya. [ton]
Mobilnya Diderek, PNS Kemenhub Maki-maki Petugas
INILAHCOM, Jakarta - Aksi tidak terpuji ditunjukan oleh seorang pria berinisial JS yang diduga bertugas di Kementerian Perhubungan terhadap anggota Suku Dinas Perhubungan dan Tranportasi Jakarta Pusat.
Pasalnya, pasalnya JS meluapkan amarahnya dengan melontarkan kata-kata kasar terhadap petugas Dishub Jakpus.
Berawal dari mobil JS diderek petugas lantaran kedapatan parkir sembarangan di sepanjang Jl. Abdurahman Saleh, Senen Jakarta Pusat. Kemudian, JS yang meluapkan amarahnnya dengan melontarkan kata-kata tidak sepantasnya kepada petugas Dishub Jakpus.
Hal ini diketahui melalui sebuah rekaman video yang beredar di media sosial dan dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak.
"Di badan jalan (kendaraan JS) seperti biasa apalagi tikungan itu kan ada rambu lalulintas larangan dan tikungan juga. Ya biasa melanggar di derek," kata Harlem, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/8/2017).
Meski sempat marah-marah, Harlem memastikan JS telah membayar denda retribusi sesuai tarif yang ditentukan ke Bank DKI.
" Rp 500 ribu sudah dia keluarkan (biaya retribusi). Tidak terima (mobil diderek), menurut saya biasa itu, karena dia pakai pakaian perhubungan ya jadi berbeda," pungkasnya. [ton]
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/T1Jzu2MARfI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Jakarta Diprediksi Cerah, Sementara Tangerag Hujan
INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (29/8/2017) pagi cerah berawan.
Hanya Kepulauan Seribu dan Tangerang pada pagi hari diprediksi hujan ringan.
Pada siang hari, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Tengerang diprediksi berawan.
Malam harinya, Bekasi, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu berawan.
Sedangkan, Bogor, dan Tengerang hujan lokal dan sedang. [ind]
Anggota DPRD Minta Pertanggungjawaban Sekda
INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif, menyebut sudah berkomunikasi dengan Pemprov DKI perihal RPTRA yang sempat dihapus anggarannya.
Syarif menyebut, dipastikan ada anggaran yang akan dikembalikan atau tidak jadi dihapus.
"Hanya satu wali kota yang bisa dihidupkan kembali. Dari empat wali kota saya coba bilang berbenah apa sih kesulitannya. Kami sepakat dihidupkan kembali," katanya di Gedung Dewan Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Adalah wali kota Jakarta Barat yang siap untuk menganggarkan kembali pengadaan RPTRA dalam APBD-P 2017.
"Tinggal empat yang saya katakan agak malas. Mepet waktu karena proses pengadaan butuh perencanaan sosialisasi sertifikasi sehngga ga bisa,"ungkapnya.
Syarif ingin, proyek unggulan Ahok-Djarot itu tetap dilanjutkan. Dan bagi anggota yang dianggap lalai agar ditindak.
"Supaya pihak-pihak yang terlibat dalam penghapusan RPTRA saya rkomendasikan ditindak. Jika diperlukan sekda pun diminta pertanggungjawabannya secara terbuka di banggar nanti," tandasnya.[jat]
Djarot Dukung Cashless Managemen System Bank DKI
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung langkah Bank DKI untuk meminimalisir transaksi dengan uang tunai atau cashless.
Hal itu ditunjukkan Bank DKI dengan meluncurkan kartu Jakone Mobile. "Dengan persaingan yang sangat ketat Bank DKI harus selalu berinovasi didalam meluncurkan produk-produk untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat," ujar Djarot di Balaikota, Selasa (29/8/2017).
Selain mendorong sistem cashless, transaksi nontunai juga bisa dijadikan strategi menekan angka pungutan liar jika transaksi dilakukan dengan cara tunai.
"Bank DKI diberi tugas khsusus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan tersebut harus transparan bebas dari pungli," ungkapnya.
Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menuturkan JakOne Mobile merupakan aplikasi layanan keuangan yang terdiri mobile banking dan mobile wallet yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan Bank DKI.
Aplikasi diunduh melalui Google
Play store pada android dan App Store pada IOS itu dapat dipergunakan oleh nasabah/ non nasabah Bank DKI.
"Pembayaran biller Telkom PSTN dan tagihan air, pembayaran tiket maskapai penerbangan, Pembayaran TV berlangganan dan Pembayaran tagihan pulsa prabayar dan pascabayar dapat dilakukan dengan JakOne mobile," ujar Kresno.
JakOne Mobile, juga dapat melakukan pembukaan rekening tabungan secara online. Pembukaan rekening melalui JakOne Mobile cukup mudah dengan pengisian data pribadi. Ia menambahkan, JakOne Mobile juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan fitur scan to pay pada merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan Bank DKI.
“Pengguna JakOne Mobile hanya perlu melakukan scanning pada QR Code yang disediakan oleh merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan Bank DKI," tandas Kresno.
Diketahui aplikasi JakMobile dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 100 ribu pengguna dengan jumlah transaksi mencapai 1,39 juta senilai Rp1,65 triliun dari Januari sampai dengan Juli 2017.
”Jumlah transaksi tersebut sudah mencapai 25,06% dari transaksi ATM Bank DKI dengan nilai transaksi mencapai Rp1,65 triliun yang berasal dari 779 mesin ATM” pungkasnya.[jat]
Anggota DPRD Kritik Pola Anggaran Pemprov DKI
INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengaku heran dengan sistem kerja Pemprov DKI Jakarta.
Dalam kasus pengadaan RPTRA yang anggarannya dihapus oleh Pemprov sendiri, Syarif mendapati adanya miskomunikasi dalam proses penganggaran di Pemprov.
"Kepala Bappeda ga menyampaikan ke gubernur. Alias bu Tuti tidak mendapatkan izin dari gubernur. Poinnya tidak mendapatkan izin dan tidak menyampaikan izin," kata Syarif di Gedung Dewan, Selasa (29/8/2017).
Bahkan katanya, Djarot sendiri sudah menyampaikan persoalan ke dewan. "Pak Djarot cerita masa satu per satu saya periksa," tutur Politisi Gerindra tersebut.
Syarif pun meminta agar Pemprov lebih jeli dan teliti dalam menyusun anggaran. Serta proses pengawasan juga perlu ditingkatkan.
"Supaya bisa dihidupkan kembali karena ini program dedicated," tandasnya.[jat]
Kadin Berencana Jadi Orang Tua Asuh Supeltas
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengaku Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mempertimbangkan untuk membantu dan menjadi orang tua asuh untuk para sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas).
"Kami usahakan ada dua sumbernya dari pemerintah daerah DKI dan juga beberapa Wali kota juga kita surat. Dan baru dari Kadin dan membuka peluang. Kadin sebagai orang tua angkat dari pak ogah tersebut," katanya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/8/2017).
Ia menambahkan, dalam perbincangan dengan pihak Kadin DKI Jakarta, para pengusaha ini ingin membuat wacana agar Supeltas diperluas ke seluruh Indonesia, jika Supeltas dianggap berhasil.
"Kadin membuat wacana juga sebagai pola ukur untuk bisa diperluas ke seluruh indonesia. Ini baru wacana," bebernya.
Ia pun mengaku yakin program Supeltas ini akan terealisasi nantinya. Ia berharap bulan depan Supeltas sudah bisa turun ke jalan membantu polisi megatur lalin di Jakarta
"Ya gini sukarelawan masih berjalan, pelatihan sudah dilaksanakan, tinggal masalah honor," tandasnya.[jat]
BPN Pastikan Pengembang Tak Bisa Asal Bangun
INILAHCOM, Jakarta - Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta memastikan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Reklamasi Pulau D sudah sesuai aturan.
"Sertifikat HGB seluas 3,12 juta M2 adalah kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota," kata Kepala BPN DKI Najib Taufieq di Balaikota, Selasa (29/8/2017).
Sesuai aturan pula, Pulau Reklamasi garapan Kapuk Naga Indah itu tidak seluruhnya untuk pembangunan komersial.
"52,5% untuk komersial, sedangkan 47,% untuk kepentingan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasos/Fasum) ungkapnya.
Fasos dan fasum tersebut tambah Taufieq, juga menjadi tanggungjawab pengembang dan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
"Kemudian akan disertifikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah DKI Jakarta," tandasnya. [rok]
Djarot Perpanjang Bulan Tertib Trotoar
INILAHCOM, Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali menegaskan akan memperpanjang Bulan Tertib Trotoar (BTT) hingga September.
"Karena masih ada warga yang belum sadar juga bahwa trotoar untuk pejalan kaki bukan untuk berjualan kambing," ujarnya di Balaikota Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Saat ini menjelang Idul Adha, pelanggaran trotoar jadi bertambah dengan maraknya pedagang kurban di pinggir jalan.
"Kan sudah disediakan di lokasi-lokasi tertentu. Mereka agak memaksakan diri, supaya gampang dilihat orang, makanya supaya minta supaya yang bandel ini ditertibkan," tandasnya. [rok]
Senin, 28 Agustus 2017
Djarot Jamin Program RPTRA Tak Ganggu Anies-Sandi
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan persoalan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak akan mempersulit kepemimpinan Anies-Sandi ke depan.
Tahun depan, APBD 2018, Anies-Sandi sudah visa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 94 miliar untuk membangun 48 RPTRA di seluruh Jakarta.
"Saya senang ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Syarief (Anggota DPRD DKI) disampaikan bahwa Pak Anies dan Pak sandi mendukung penuh RPTRA," kata Djarot di Balaikota, Selasa (29/8/2017).
Selain itu, Djarot juga sudah memperhatikan program prioritas Anies-Sandi saat memimpin nanti.
"Ada tiga hal, tiga topik yang diperjuangkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi. melalui tim sinkronisasi, 1 tentang dp 0 persen, kemudian KJL plus dan yang ketiga oke oce, nah RPTRA nggak," ungkapnya.
Dengan begitu, Djarot optimis persoalan RPTRA tidak akan menganggu pemerintahan Anies-Sandi kelak. [ton]
Inilah Sketsa Wajah Pemerkosa di Depok
INILAHCOM, Jakarta - Polres Depok telah membuat sketsa wajah pelaku pemerkosaan terhadap seorang perempuan di wilayahnya. Sketsa tersebut nantinya akan disebar agar pelaku segera tertangkap.
Berdasarkan pengakuan korban, pelaku memiliki ciri-ciri berkulit gelap dan berambut pendek. Semua ciri-ciri yang disampaikan korban telah digambarkan sesuai sketsa.
"Ciri pelaku antara lain kulit gelap, rambut pendek, tinggi kurang lebih 160-an cm, perut cenderung buncit," ujar Kasat reskrim Polres Depok Kompol Putu Kholis, Selasa (29/8/2017).
Sketsa wajah pelaku akan disebar di setiap titik keramaian seperti terminal bus, stasiun kereta api serta pusat perbelanjaan. Diharapkan masyarakat dapat membantu menginformasikan ke pihak kepolisian jika melihat orang yang memiliki ciri-ciri yang sama.
Sebelumnya, kasus perkosaan terjadi di wilayah Depok pada Kamis (24/8/2017) lalu yang dialami oleh korban berinisial A di rumahnya.
Ketika itu korban tengah sendiri di dalam rumah dan disatroni oleh pelaku tengah malam dengan cara mencongkel jendela. Setelah berhasil masuk, pelaku mengancam korban untuk tidak berteriak dan mengikat korban.
Selain memerkosa korban, pelaku juga mengambil harta benda korban seperti handphone serta uang senilai Rp1 juta. Hingga kini kasusnya masih ditangani Polres Depok. [ton]
Siang Ini Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan
INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (29/8/2017) pagi berawan.
Pada siang hari, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Tengerang diprediksi hujan ringan sampai hujan sedang.
Hanya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada siang hari yang berawan.
Malam harinya, Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu berawan.
Sedangkan, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Tengerang hujan lokal dan sedang. [ind]
Kader Muda Golkar Mengaku Dikeroyok
INILAHCOM, Jakarta - Kader muda Partai Golkar Fitri Apriansari Utami (25) dikeroyok dua pelaku berinisial SJP (42) dan SW setelah terjadi kecelakaan
"Saya selaku pelapor selaku korban dari penganiayaan yang terjadi hari Rabu (23/8/2017) jam 4 sore tepatnya saat itu, saya dari menteng abis dari pengajian mau ke SCBD nah itu di jalan persis di depan gedung mayapada saya ditabrak dari belakang saya enggak mengenal sama sekali kedua orang pelaku, ada laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat itu saya turun dari mobil cekcok mulut saya bilang 'tolong pak kita selesaikan di kepolisian aja', pelaku terus cekcok marah-marah sampai akhirnya terjadi pemukulan pengeroyokan," katanya, Senin (28/8/2017).
Ia meceritakan, setelah terjadi pengeroyokan, ia langsung melapor ke polisi yang kemudian langsung ditindaklanjut. Hingga akhirnya pelaku cepat tertangkap.
Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan pelaku kesal karena didahului korban di jalan satu arah.
"Sama-sama mengemudikan mobil dan jalan satu arah. Tersangka tersinggung karena dipotong oleh korban, terjadi cecok," katanya saat dikonfirmasi.
Karena merasa ditabrak dari arah di belakang, kemudian Fitri memberhentikan kendaraan yang ditumpangi kedua tersangka. Namun, bukannya meminta maaf, SJP dan SW, teman perempuannya malah memaki-maki dan melemparkan satu buah botol air mineral ke wajah korban. Bahkan, kedua pelaku juga langsung melakukan pemukulan terhadap Fitri.
Dari insiden tersebut, Fitri lalu melaporkan tindakan SJP dan SW ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/3982/VIII/2017/PMJ/ Ditreskrimum tertanggal 23 Agustus 2017.
Polisi mengamankan kedua tersangka saat berada di Hotel Ibis, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (25/8/2017) sekitar pukul 10.00 WIB
Dalam penyelidikan ini, polisi telah mengantongi beberapa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di gedung sekitar lokasi kejadian pengerokan. Sebanyak empat saksi juga telah diperiksa dalam kasus ini.
Atas perbuatannya, SJP dan SW dikenakan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan. [ton]
Pemprov Siapkan Rp93 M Bangun 48 RPTRA 2018
INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berkomitmen merealisasikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ditahun 2018.
Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta bahkan sudah menganggarkan dana untuk membangun 48 RPTRA.
"Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan 48 lokasi tersebut sebesar Rp93,2 miliar," kata Kepala Bappeda Tuty Kusunawati di Balaikota, Senin (28/8/2017).
RPTRA tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saat ini belum dimanfaatkan.
"Pembangunan RPTRA 2018 sudah kita anggarkan di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018," ungkapnya.
Adapun 48 RPTRA itu akan tersebar diseluruh Jakarta dengan rincian 3 RPTRA di Kepulauan Seribu, 5 di Jakarta Pusat, 10 di Jakarta Selatan, 10 di Jakarta Timur, 10 di Jakarta Utara dan di 10 di Jakarta Barat.
Sebelumnya persoalan RPTRA ini menjadi ramai setelah anggarannya dihapus dalam APBD-P 2017. Padahal, RPTRA merupakan salah satu program andalan selama pemerintahan Ahok-Djarot.[jat]
Tertib Trotoar Ampuh, Dewan Minta Dilanjutkan
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengapresiasi Bulan Tertib Trotoar yang dijalankan Pemprov DKI sebulan ini.
Politisi Gerindra tersebut berharap akan ada bulan tertib trotoar selanjutnya. "Sebelum ada Bulan Tertib Trotoar akan lebih banyak lagi melanggar. Kita berharap (pelanggar) berkurang seterusnya. Harapan kita diperpanjang dulu Bulan Tertib Trotoar itu" ujar Prabowo saat dihubungi, Senin (28/8/2017).
Selama hampir sebulan, saat gerakan bulan tertib trotoar dicanangkan awal bulan Agustus ini, ribuan pelanggaran berhasil ditindak.
Pelanggaran tertinggi disebabkan karena penyalahgunaan trotoar untuk parkir yakni 3.539 pelanggaran. Sedangkan kendaraan yang melintas di trotoar terjadi 843 pelanggaran.
Sementara, PKL yang berdagang di trotoar terdapat 1.654 kasus. 2.956 pelanggaran lainnya disebabkan karena berbagai hal seperti pemasangan spanduk dan sampah yang dibuang di trotoar.[jat]
Tim Anies-Sandi Pastikan Tak Ganggu Anggaran RPTRA
INILAHCOM, Jakarta -Tim Sinkronisasi Anies-Sandi memastikan tidak melakukan koordinasi baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta untuk penghapusan nomenklatur lahan Rumah Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Hal tersebut terkait menghilangnya anggaran untuk penyediaan lahan RPTRA di APBD masih menjadi sorotan.
Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengatakan, pihaknya membantah ucapan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut kalau hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat koordinasi Tim Sinkronisasi dengan pejabatnya.
"Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan," kata Naufal di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Dia menyampaikan tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA. Sebaliknya, justru pihaknya ingin agar RPTRA makin dikembangkan.
"Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya," katanya.
Menurut Naufal, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dengan bawahannya dan lemahnya kontrol Djarot atas proses penganggaran.
Sebab sampai dengan saat ini semuanya masih wewenang dari SKPD, yang Gubernur seharusnya bisa mengontrol, termasuk pembahasan nomenklaturnya, katanya.
"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi," kata Naufal.[tar]
DKI Pastikan Tetap Bangun RPTRA Dengan Skema Ini
INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menjelaskan penghapusan anggaran pembelian lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) 2017.
Menurut dia, waktu pengerjaan RPTRA di APBD-P 2017 tidak mencukupi. Jika diketuk September ini, maka waktu yang tersisa untuk membangun RPTRA hanya 4 bulan dianggap tidak cukup.
"Jadi adanya proses mengukur di BPN, adanya segala rupa proses memerlukan waktu. Dihitung-hitung tidak mencukupi lagi,” katanya di Balaikota, Senin (28/8/2017).
Jika dipaksakan, pemprov DKI khawatir akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Akhirnya dapat mempengaruhi penilaian sistem penganggaran Pemprov DKI yang sudah tiga tahun berturut mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Untuk itu, setelah melaporkan duduk perkaranya ke gubernur, emprov sepakat untuk memasukkan anggaran tersebut di APBD 2018.
“Adapun lokasinya masih bisa ditambahkan seusai dengan ketersediaan lahan yang ada melalui optimalisasi aset-aset Pemprov yang sudah ada," ungkapnya.
Menurut dia, pembebasan lahan bukan satu-satunya sumber untuk pembangunan RPTRA. Soalnya, masih bisa dibangun di atas aset-aset daerah.[jat]
Anggaran RPTRA Dimatikan, Ini Siasat Djarot
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akhirnya punya solusi soal penghapusan anggaran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Djarot bakal mengoptimalkan pembangunan RPTRA yang sudah matang rencananya, naik lahan maupun anggaran.
"RPTRA karena waktu tidak mencukupi, maka dimatikan. Artinya, tidak ada pembelian lahan oleh walikota. Tapi kita ganti dengan optimalisasi lahan yang dimiliki oleh Pemprov," ujar Djarot di Balaikota, Senin (28/8/2017).
Mengingat penghapusan anggaran penggadaan RPTRA dibekukan lantaran adanya kesalahan walikota dalam memasukkan nomenklatur hingga salah rekening.
Meski demikian, Djarot mengaku mendapat pencerahan dari jajarannya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bahwa pembangunan RPTRA akan dianggarkan dalam RAPBD 2018.
"Bu Tuty (Kepala Bappeda) sudah sampaikan bahwa 2018 itu akan dianggarkan untuk optimalisasi lahan RPTRA serta pemanfaatan RPTRA," tandasnya.
Sebelumnya, empat Walikota di Provinsi DKI Jakarta membuat anggaran pengadaan lahan RPTRA sebesar Rp250 milliar lenyap. Penyebabnya aneh, pihak Walikota salah membuat nomenklatur dan kode rekening terkait anggaran tersebut.
Adapun keempat Wali kota tersebut yakni, Wali kota Jakarta Selatan, Wali kota Jakarta Pusat, Wali kota Jakarta Timur, dan Wali kota Jakarta Utara.[jat]
September, APBD-P 2017 Ditarget Selesai
INILAHCOM, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menargetkan APBD-Perubahan 2017 bisa selesai dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan akhir September," kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Senin (28/8/2017).
Anggaran sebesar Rp71,8 triliun tersebut nantinya akan dibawa ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta untuk kembali dibahas.
"Pembahasan di sini diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengesahan APBD Perubahan menjadi peraturan daerah (perda) yang memiki kekuatan hukum," jelasnya.
Sani (sapaannya) melanjutkan, setelah dibahas Bapemperda DPRD DKI Jakarta, draft KUPA-PPAS Perubahan akan diparipurnakan yang dimulai dari penyampaian pidato gubernur kemudian dilanjutkan dengan tanggapan masing-masing komisi di dewan.
"Dari situ akan tampak apa yang perlu diperbaiki eksekutif dalam menyusun penganggaran," tandasnya.[jat]
Djarot Minta Anggaran RPTRA Segera Diperbaiki
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan wali kota mempunyai kewenangan untuk membebaskan lahan.
Hal itu disampaikan Djarot menyusul 'hilangnya' anggaran pembebasan lahan untuk lahan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dalam rencana APBD-P 2017.
"Karena wali kota yang mengetahui wilayahnya. Khusus untuk RPTRA, wali kota yang paham mana wilayah yang perlu RPTRA," kata Djarot di Balaikota DKI, Senin (28/8/2017).
Adanya kesalahan nomenklatur dalam anggaran yang mengakibatkan lima anggaran pembebasan lahan di lima wilayah Kotamadya dihapuskan, bisa diperbaiki karena masih ada waktu
"Ini bulan September sampai Desember, masa enggak bisa untuk menyediakan lahan untuk RPTRA? Sedangkan pembangunan bisa melalui APBD 2018," jelasnya. [rok]
Djarot: Kambing Parkir di Trotoar Pasti Kencing
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful melarang trotoar di Jakarta dijadikan lapak berjualan hewan kurban. Apalagi sepanjang bulan ini, Pemprov tengah menggalakkan program bulan tertib trotoar.
"Trotoar itu untuk jalan kaki, bukan untuk jualan kambing," kata Djarot di Balaikota, Senin (28/8/2017).
Djarot pun meminta jajaran lurah dan camat di Jakarta untuk memonitor trotoar di daerahnya. Jika ketahuan ada trotoar yang dijadikan lapak hewan kurban, Djarot meminta segera ditindak.
"Itu gampang kami kan punya perangkat untuk kasih surat, kita kasih catatan mereka yang jualan di trotoar," ungkapnya.
Djarot pun menyebut trotoar pun akan kotor jika pedagang berjualan. Pasalnya hewan kurban akan mengeluarkan kotoran, sehingga para pejalan kaki tak nyaman bahkan terganggu jika melintas.
"Kita jelas bahwa tidak boleh kambing parkir di trotoar, sepeda motor saja tidak boleh. Kalau kambing parkir di trotoar pasti kencing. Juga dia akan buang kotoran," tandasnya.[jat]
DKI Siapkan Rp9 M untuk Bonus Atlet Sea Games
INILAHCOM, Jakarta - Usulan pemberian bonus senilai Rp9 miliar untuk atlet Jakarta yang bertanding di Sea Games Malaysia 2017 mendapat restu Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Banggar DPRD, Triwisaksana memutuskan, bahwa pemberian bonus atau pembinaan untuk atlet bersifat darurat dan mendesak (Darsak) sehingga nomenklaturnya dapat dimasukkan ke dalam ABPD Perubahan DKI tahun 2017.
"Selanjutnya kami minta agar Dispora membuat surat usulan rekomendasi untuk Komisi E dan kita akan tindaklanjuti pengesahannya," ujar Sani sapaan karib Triwisaksana, Senin (28/8/2017).
Bonus senilai Rp9 miliar yang disiapkannya akan diberikan kepada 101 atlet Jakarta yang turut serta dalam perhelatan pesta olah raga se-Asia Tenggara itu.
Nantinya, selain atlet, pelatih serta asisten pelatih juga bakal kebagian bonus tersebut.
Hingga kini, medali emas telah disumbangkan I Gede Siman, atlet asal DKI di cabang olahraga (Cabor) renang, dan medali emas lainnya dari Cabor senam, serta perak dan perunggu dari Cabor lainnya.
Setiap peraih emas, dipastikan akan mendapatkan bonus sebesar Rp200 juta dari Pemprov DKI. Sedangkan untuk perak dan perunggu besarannya akan disesuaikan, termasuk untuk pelatih beserta asistennya.[jat]
Anggaran RPTRA 'Hilang', Djarot Kumpulkan SKPD
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat segera mengumpulkan anak buahnya terkait dicoretnya anggaran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Iya ini nanti akan kita bahas dalam rapat pimpinan, apakah itu memang kesengajaan karena untuk penyediaan lahan kan pembangunannya tahun depan," ujar Djarot di Balaikota, Senin (28/8/2017).
Djarot sendiri mengakut kaget adanya kesalahan nomenklatur yang dilakukan jajaran walikota sehingga anggaran RPTRA tidak masuk dalam APBD-P 2017.
"Tapi saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh, kayak pernah negebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur atau karena ada koordinasi dengan tim sinkronisasi, saya nggak ngerti," ungkapnya.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kata Djarot saat ini fokus untuk menyelesaikan RPTRA yang sudah dianggarkan pada tahun 2017.
"Tapi yang jelas dengan cara seperti ini saya sampaikan , kita akan fokus betul untuk selesaikan pr RPTRA yang sudah dianggarkan di 2017, sejumlah 100 RPTRA ditambah dengan 6 dari CSR, ini yang kita kebut," tandasnya.[jat]
Anggaran RPTRA Dihapus, Djarot Harus Evaluasi
INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik pengahapusan anggaran pengadaan lahan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017, anggaran RPTRA dihapus karena ada kesalahan administrasi.
"Ya silahkan Pak Djarot menilai bawahannya. Harus dievaluasi TAPD terutama Bappeda, BPAD dan walikota," kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Padahal diketahui, RPTRA menjadi salah satu program unggulan diera Ahok-Djarot memimpin Jakarta.
"Karena ini preseden buruk juga buat upaya kita untuk menciptakan good governance untuk stabilitas publik," ujar politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bingung anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017.
Apalagi, alasan penghapusan tersebut yakni kesalahan jajaran wali kota dalam memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.
Minggu, 27 Agustus 2017
DPRD DKI Sepakati Tambahan Anggaran MRT Rp 2,5 T
INILAHCOM, Jakarta - DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui penambahan anggaran untuk proyek MRT sebesar Rp 2,5 triliun.
"Kami optimis bahwa PT MRT Jakarta akan mampu melaksanakan pembangunan moda transportasi MRT secara profesional, transparan, dan selesai tepat pada waktu yang sudah ditargetkan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Selain itu, DPRD sepakat dengan rencana anggaran proyek MRT fase dua, Bundaran HI-Kampung Bandan.
"Biaya pembangunan MRT Fase 2 jauh lebih mahal karena konstruksinya juga lebih sulit, yaitu di bawah Kali Hayam Wuruk, Gajah Mada, Kota Tua dan seterusnya. Jadi, dana yang dibutuhkan lebih banyak," tutur Triwisaksana.
Dia mengungkapkan besaran nilai pembiayaan MRT Fase 2 yang disetujui mencapai Rp22,5 triliun.
"Dengan dibangunnya perumahan rakyat di koridor MRT, maka MRT tidak hanya dinikmati oleh masyarakat menengah keatas, mengingat tarifnya sekitar Rp13.000 sampai Rp15.000," bebernya.
Terakhir, dia pun meminta agar kedepannya, MRT dapat terintegrasi dengan moda transportasi masal lain yang ada di ibukota, diantaranya Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Commuter Line. [rok]
Dikritik Batasi Kendaraan, Ini Pembelaan Djarot
INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui banyak mendengar kritik dari rencana pembatasan kendaraan melintas di sejumlah jalan Jakarta.
Dia menjelaskan pemprov sedang giat-giatnya melakukan proyek pembangunan infrastruktur, jalan akan menjadi macet. Di situlah perlunya pengaturan arus lalu lintas.
"Nanti ketika semuanya sudah baik, tentunya aturannya tidak seketat ini karena sudah lancar, ada pilihan, mau naik LRT, MRT, TJ, ataupun commuterline," kata Djarot di Balaikota, Senin (28/8/2017).
Karena itu, lanjut Djarot, saat proyek pembangunan infrastuktur transportasi publik selesai, tak menutup kemungkinan pembatas jalan Transjakarta akan dihilangkan.
"Justru ke depan kalau sudah selesai semua, pembatas-pembatas di TJ itu dibongkar, nggak ada lagi," papar Djarot.
Selain itu, jalur cepat dan lambat pun akan dibongkar, sehingga jalan-jalan akan lebih besar.
"Jalur cepat dan lambat juga kita bongkar seperti di Rasuna Said, makanya saya kejar Adhi Karya segera merobohkan tiang-tiang itu, sehingga bisa kita perbesar," tandasnya. [rok]
Polda Minta Jajaran Lindungi Kebebasan Beragama
INILAHCOM, Jakarta - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suntana menginstruksikan kepada jajaran Polda Metro Jaya, agar dapat memberikan perlindungan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tanpa memandang, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
"Polri mempunyai peran sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap seluruh warga masyarakat, tanpa takut akan diganggu atau diancam sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam memberikan perlindungan juga diharapkan tidak memandang derajat, suku, bangsa dan agama," katanya di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Ia juga berharap, jajaran Polda Metro Jaya mampu menindak tegas kelompok-kelompok yang melanggar ketertiban. Namun, dalam menjamin hak beragama Polri tidak bisa bekerja sendiri karena memerlukan dukungan masyarakat dan stakeholder lainnya.
"Partisipasi dukungan dari masyarakat dapat meningkatkan sumber daya manusia Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya maupun polda Banten sehingga terbentuk Polri yang profesional, modern dan terpercaya," terangnya.
Suntana juga meminta kepada para anggotanya agar memberikan penjelasan mengenai ancaman dan tantangan serta memberikan solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.[jat]
Pura-Pura Makan Sincan Ditangkap Dalam Warteg
INILAHCOM, Jakarta - Pura-pura makan seorang pria bernama Sincan (20) ditangkap polisi di dalam sebuah warteg, Jl. Kampung Rawa Sawah, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat.
Peristiwa ini bermula dari aparat kepolisan mendapat informasi bakal ada transaksi narkotika di sekitar tempat kejadian perkara. Anggota memantau gerak-gerik Sincan sampai masuk ke warteg.
"Tidak ingin terkecoh petugas masuk ke dalam warteg menyergap pelaku dan didapati sabu seberat 0,50 gram dalam bungkusan plastik," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno, Senin (28/8/2017).
Saat diinterogasi Sincan mengaku disuruh oleh seorang pelaku yang saat ini masih diburu petugas. Ia pun mengaku hanya bertugas mengantar dengan cara janjian melalui telepon.
"Pelaku dikenakan Pasal 114 (1) sub 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman 6 tahun penjara," pungkasnya. [rok]
Awal Pekan, Jakarta Diprediksi Berawan
INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca seluruh wilayah DKI Jakarta dalam kondisi cerah berawan sepanjang pagi ini, Senin (28/8/2017).
Cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Ibukota pun diprediksi bakal berlanjut pada siang nanti.
Sementara itu pada malam hingga dini hari nanti, langit Jakarta diprakirakan dalam keadaan berawan.
Namun potensi hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan mengguyur wilayah Kepulauan Seribu pada malam menjelang dini hari nanti.
Adapun suhu udara rata-rata di seluruh wilayah DKI sepanjang hari ini berkisar antara 24 hingga mencapai 33 derajat celcius. [rym]