INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem Bestari Barus mengkritik pola anggaran berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembahasan RAPBD-P 2017.
Dari berbagai SKPD yang dibahas selama rapat komisi, tujuan penggunaan anggaran dianggap tidak cermat.
"Dalam penganggaran ke depan lebih berpihak pada pelayanan masyarakat," katanya dalam Rapat KUA-PPAS RAPBD-P 2017 di DPRD DKI, Jumat (25/8/2017).
Bestari mencontohkan salah satu mata anggaran dinas yang tak signifikan perubahannya.
"Seperti soal sapu dan road sweper. Tapi sampah yang terangkut tidak banyak berubah. Hanya naik 5 kubik," keluhnya.
Begitu juga terkait anggaran untuk pembelian tanah yang dianggarkan di RAPBD-P kali ini. Sebab menurutnya, jika pembelian tanah digalakkan tanpa proses pemanfaatkan akan sia-sia.
"Karena banyak aset DKI yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kalau sekarang beli terus lima tahun kedepan harus dibebaskan lagi atau sengketa. Kami menyimpulkan tidak linear antara penganggaran dengan pelayanan masyarakat," sambungnya.
Dia pun meminta agar proses penganggaran agar diawasi betul prosesnya sampai dilapangan.
"Kalau ada Mabes Polri dan KPK ini minta diawasi proses penganggarannya," tandasnya.[jat]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar