INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa berbuat banyak dengan berubahnya RAPBD DKI 2017 yang digagas pejabat sementaranya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI 'Soni' Sumarsono.
"Menurut saya menyalahi UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah. Tapi saya enggak bisa bilang itu salah atau tidak, makanya saya butuh putusan MK," kata Ahok di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).
Ahok bersikeras ingin melakukan pengawalan terhadap pembahasan anggaran tersebut. Namun, saat ini dirinya masih terkendala dengan belum adanya jawaban dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review keharusan cuti petahana dalam Undang-Undang Pilkada.
"Saya enggak mau berdebat dengan Plt. Saya masih nunggu MK. Makanya kali ini judicial review MK lama banget diputusinnya," ungkapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, awalnya pihaknya mengajukan RAPBD DKI Jakarta dengan besaran Rp 68 triliun. Sehingga dia tidak mengetahui bilamana ternyata usai melakukan pembahasan dengan DPRD DKI terjadi kenaikan hingga Rp 70 triliun.
"Pas saya susun KUAPPAS, kita menyadari untuk memenuhi belanja uang DPRD selalu uangnya dimark-up. Makanya ketika kami koreksi. Makanya saya tanya bisa enggak sampai Rp 70 triliun ini, padahal kita tentukan Rp 68 triliun," tandasnya. [ton]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar